Dengan adanya kegiatan tersebut berdirilah Bataviaasch Genootschap Van Kusten en Wetenscheppen pada tahun 1778. pada abad ke 19 kegiatan ini mulai berkembang dengan pesat dalam bidang penelitian, observasi, pemeliharaan, pengamanan, pendokumentasian, inventarisasi, penggambaran, penggalian, maupun pemugaran bangunan kuno maka terbentuklah lembaga swasta pada tahun 1885 yaitu Archaeologische Vereeniging yang dipimpin oleh Ir. J.W. Ijzerman.

Campur tangan pemerintah Hindia Belanda secara langsung yaitu ditandai dengan terbentuknya Oudheidkundige Dienst In Nederlansch Indie pada tanggal14 Juni 1913.

Badan ini merupakan lembaga resmi pemerintah yang dipimpin oleh N.J Krom. Pada tahun 1950 kantor pusat Oudheidkundige Dienst dihidupkan kembali, setahun kemudian terbentuklah Integrasi Jawatan Purbakala yang berpusat di Jakarta dengan nama Dinas Purbakala. Mulai tahun 1953 Dinas Purbakala dipimpin oleh putra Indonesia, yaitu Soekmono dan  di beri nama Suaka  Peninggalan Sejarah Purbakala ( SPSP ).

Pada tahun 1975 di bidang organisasi terjadi perubahan struktur kegiatan, yaitu dibagi menjadi dua unit, antara lain bersifat teknis administrasi operasional dan penelitian. Lembaga yang mengelola administrasi operasional adalah Direktorat Sejarah Purbakala ( DSP ) dan lembaga yang mengelola kegiatan penelitian adalah Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional ( P4N ). Pada tahun 1985 Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0645/0/1985 ada perubahan pada organisasi yaitu adanya Seksi Perlindungan dan Seksi Pemeliharaan.

Tepatnya tanggal 7 Desember 1989 Unit Pelaksanaan Teknis SPSP didirikan berbagai daerah keseluruhan ada 9, yaitu :

2. Bogem untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Mojokerto untuk wilayah Propinsi Jawa Timur.

4. Gianyar untuk wilayah Propinsi Bali, NTB, NTT, dan Timor Timur.

5. Ujungpandang untuk wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

6. Banda Aceh untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Sumatra Utara.

7. Batu Sangkar untuk wilayah Sumatra Barat dan Riau.

8. Jambi untuk wilayah Propinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu.

Kemudian pada tahun 2002 Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata mengeluarkan keputusan mengenai perubahan SPSP menjadi BP3.