Respon Cendekiawan Muslim Indonesia Terhadap Gagasan Civil Society

WHAT'S NEW

Pendopo > Berita > Pemerintahan dan Politik

Respon Cendekiawan Muslim Indonesia Terhadap Gagasan Civil Society

Minggu, 18 Maret 2012, 19:32 WIB

Drs. H.M. Abdul Fatah Santoso, M. Ag., (57 tahun) mengatakan, Civil Society yang kurang lebihnya bermakna pemberdayaan masyarakat gencar diwacanakan sejak dekade 90-an dan intens menjadi gerakan politik di Indonesia, sebagai respon dan kritik terhadap paktik politik Orde Baru. Masuk Era Reformasi, civil society mulai menjadi wacana negara sebagai cita-cita ideal mewujudkan masyarakat Indonesia baru.

Namun pada perkembangan selanjutnya, antara cita-cita ideal dengan realitas sosial yang mengimplisitkan civil society di negri ini menjadi relatif lemah. Karena cita-cita ideal memberdayakan masyarakat k secara adil dan merata, justru semakin memicu terjadinya radikalisme, komunalisme, kerusuhan dimana-mana, pelanggaran tindak pidana, mobilisasi massa yang semakin melebar dan sebagainya. Itu semua akibat kekecewaan masyarakat luas terhadap konflik antar elite politik yang tak kunjung reda dan penyalahgunaan kekuasaan ditandai dengan semakin tingginya praktek-praktek korupsi dan kolusi.

Kesenjangan antara harapan dan kenyataan tidak hanya terjadi di masyarakat, bahkan pada pemimpin dan institusi civil society itu sendiri. Kepemimpinan negara model civil society pada era reformasi sekarang ini, sepertinya juga tidak mampu memegang amanat kepercayaan dari masyarakat. Setidaknya sudah tiga kali kepemimpinan negara (Era Gus Dur, Megawati, maupun SBY) tidak mampu secara produktif melakukan reformasi dan demokratisasi. Hal ini ternyata menggugah cendekiawan Muslim Indonesia merespon keadaan ini, baik secara konseptual maupun sikap dan tindakan dengan melakukan agenda-agenda pemberdayaan yang mengacu pada perspektif Islam Indonesia.

Bagaimana respon cendekiawan Muslim terhadap konsep dan gerakan civil society di negri ini, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Surakarta (UMS) ini melakukan penelusuran secara intersif dan dirangkum menjadi karya Doktoralnya untuk meraih Gelar Doktor Bidang Ilmu Agama. Penelitian disertasi berjudul “Respon Cendekiawan Muslim Indonesia terhadap Gagasan Civil Society (1990-1999)” yang dilakukan putra kelahiran Cirebon ini dipresentasikan untuk meraih Gelar Doktor Bidang Ilmu Agama Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, di Ruang Promosi Gedung Convention Hall baru-baru ini.

Abdul Fattah memaparkan, bahwa dalam perspektif Islam mengisyaratkan model civil society berdasarkan pengalaman historis Islam: Ada civil society tradisional (komunitas santri, asosiasi pedagang, pengrajin, paguyuban, asosiasi ulama/pesantren dan tarekat. Ada civil society modern (gerakan anti globalisasi, anti korupsi, LSM-LSM lokal, nasional, internasional, asosiasi profesional (dokter, pengacara), serikat pekerja industri, MUI, KWI, PGI, aktifis keagamaan moderat dan garis keras).

Sementara norma-norma yang diperjuangan civil society menurut perspektif Islam diantaranya: pengakuan hak-hak individu dan komunal (kebebasan, kemandirian, perlindungan hak-hak dasar, tanggungjawab sosial, pengawasan sosial), persamaan manusia (demokrasi, kepemimpinan melalui pemilihan), hidup berdampingan (toleransi, kerjasama, solidaritas soaial), peningkatan martabat manusia (pemihakan kepada kaum lemah dan tertindas, pengembangan masyarakat), penghargaan terhadap perbedaan sosio-cultural dan agama (pluralisme, toleransi, persatuan, perdamaian, keseimbangan).

Menurut promovendus, paparan di atas merupakan respon cendekiawan Muslim Indonesia yang mempergumulkan konsep civil society dengan nilai nilai Islam sehingga diperoleh dasar-dasar legitimasi normatif dan pergumulan konsep civil society dengan pengalaman formasi sosial Muslim, sehingga diperoleh dasar-dasar legitimasi historis yang mengacu pada masyarakat madani era Nabi Muhammad SAW.

Dari hasil riset disertasinya, Promovendus berharap, dalam strategi pemberdayaan civil society maupun upaya-upaya melakukan gerakan sosial, paparan di atas hendaknya dipahami betul oleh segenap pelaku civil society. Sementara upaya mewacanakan strategi pemberdayaan civil society dan gerakan sosial, hendaknya dilakukan terus menerus, baik secara struktural maupun kultural, sehingga bisa menekan dampak negatifnya, seperti: radikalisme, komunalisme, kerusuhan, pelanggaran tidak pidana, pengerahan massa anarkis, penghakiman sendiri dan sebagainya, Demikian tegas promovendus.

Budi W - GudegNet

Tag: uin jogja

AGENDA TERKAIT

CARI BERITA

Berdasarkan Kata Kunci

Kategori

Tanggal Upload

Semua
-