Ratusan orang dari Aliansi Rakyat Pekerja Yogyakarta (ARPY) dan Komite Rakyat Bersatu (KRB), siang tadi (12/05) melakukan demo penolakan kenaikan BBM di halaman Gedung DPRD DIY.
 
Aktivis ARPY menganggap bahwa kenaikan BBM untuk amankan APBN 2008 itu hanya bohong belaka. Karena sebelum pengumuman resmi, barang kebutuhan pokok sudah naik terlebih dahulu.

"Harga naik, inflasi naik, dan APBN akan terpakai juga untuk menutupi inflasi" kata koordinator aksi ARPY, Tini Dawu.

ARPY juga menilai bahwa kenaikan harga BBM guna mengalokasikan kas negara untuk bantuan orang miskin itu hanyalah omong kosong. Bantuan Langsung Tunai (BLT), Asuransi Kesehatan Rakyat Miskin (Askeskin), Beras untuk rakyat miskin (Raskin) serta dana-dana sosial untuk keluarga miskin, jelas tidak bisa menjawab persoalan rakyat dengan kenaikan BBM.

Selain menuntut pembatalan kenaikan BBM, ARPY juga memberiakan tuntutan bagi Pemerintah  untuk menasionalisasi industri pertambangan, menaikkan upah buruh, revisi semua  regulasi pro Imperalis menjadi pro rakyat, menolak hutang luar negri, hapus hutang lama, sita hutang koruptor untuk subsidi rakyat, serta kedaulatan pangan untuk rakyat.

Sementara itu pada waktu yang sama, Kelompok Mahasiswa UII juga menggelar aksi demo di gedung DPR DIY untuk memperingati 10 tahun Reformasi. Dalam orasinya para mahasiswa memberikan tuntutan penegakan HAM atas korban Reformasi yang selama ini belum tuntas.

"Belum satupun kasus pelanggaran HAM yang terjadi semasa Orde Baru berkuasa dapat diselesaikan, seperti kasus SUTET, Lampung, Tanjung Priok, tragedi Trisakti Semanggi, kasus pembunuhan aktivis Munir dan kasus lainnya yang sampai sekarang tidak jelas  kelanjutannya" kata koordinator Kesatuan Mahasisma UII, Harisma Aji Mahastoto.

Dalam demo yang dikawal oleh sekitar seratus personel keamanan dari Poltabes DIY itu, Kesatuan Mahasisma UII juga menggelar aksi teatrikal yang mengisahkan bagaimana suara rakyat sangat susah untuk diperdengarkan meskipun di rumah rakyat (DPRD,red) sendiri. Dalam aksi ini, seorang mahasiswa berperan sebagai rakyat yang bibirnya di lakban oleh seorang anggota DPR.