Spanduk Dukungan Hapus Premanisme Merebak

Aksi keji premanisme yang mewarnai sejumlah tempat di DIY membuat geram masyarakat. Mulai dari Senin hingga Selasa malam (09/04) beberapa orang pemuda memasang spanduk berantas premanisme. Entah mereka berasal dari elemen mana, namun sikap tersebut merupakan aksi damai sebagai bentuk luapan amarah terhadap aksi brutal preman.

Sejumlah spanduk yang ditempatkan di Ngampilan, Serangan, Jl. Hos Cokroaminoto, Perempatan Ring road Utara UPN, berbunyi dukungan rakyat kepada TNI untuk memberantas Premanisme. Ada keresahan apakah dibalik semua itu? Ayu (23) salah seorang mahasiswi Fakultas Peternakan UGM mengaku sangat mendukung pihak berwenang berantas aksi premanisme. "Preman itu wajib dibrantas bagaimana pun caranya, pemerintah tidak boleh tinggal diam dan wajib diwujudkannya keamanan di kota Jogja ini," jelasnya.

Spanduk provokatif itu bergulir pasca tewasnya Sertu Heru Santoso di Hugos Cafe yang dibunuh oleh Dicky CS dan berbuntut pada habisnya 4 preman didalam Lapas Cebongan yang disinyalir dilakukan oleh oknum Kopassus. Namun, aksi tersebut mendapatkan simpati dari masyarakat yang jengah dengan aksi preman yang membuat Jogja tidak aman.

Menurut Sosiolog Kriminal Universitas Gadjah Mada Drs Soeprapto, mengatakan bahwa pemasang spanduk saat ini belum diketahui dari kelompok mana, apakah benar itu murni dari masyarakat atau bukan ia masih menyangsikan hal tersebut. "Apa betul itu dari masyarakat atau bukan, dilakukan dengan penuh kesadaran atau tidak," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa bila spanduk tersebut benar-benar dibuat secara sadar oleh masyarakat, sebenarnya hal itu bisa diterima. Pasalnya, ada kemungkinan saat ini masyarakat mengalami keresahan karena aparat tidak dapat menyelesaikan masalah sesuai harapan.

"Ada kejadian yang tidak bisa diungkap, hal ini menimbulkan keresahan, dengan adanya gerakan sosial seperti ini sebenarnya ada semacam ekspresi yang bersifat konstrutif, poin penting lainnya adalah demo tersebut harus ada tindak lanjut serta kemudian diharapkan ada kerjasama antar institusi, masyarakat, aparat hukum, dan lembaga sosial untuk membangun persepsi serta ada langkah solusi yang nyata," tukasnya.