Yogyakarta, www.gudeg.net - Adik Sri Sultan Hamengkubuwono X, KGPH Hadiwinoto secara langsung menyerahkan berkas tax amnesty pada DJP DIY dikawasan Ringroad Utara, Sleman, Yogyakarta. Keinginan pribadi melaporkan harta tersebut didasarkan atas program dari pemerintahan Joko Widodo guna meningkatkan omset pajak.
"Kita wajib melaporkan ini wong kita ini hidup di Indonesia kan menikmati segala fasilitas, ya kalau menurut saya ikut tax amnesty hukumnya wajib," katanya singkat.
Melalui pelaporan pajak tersebut, Hadiwinoto pun berharap agar dana yang terkumpul dari masyarakat ini dapat dikelola dengan baik dan ia pun berharap agar jangan sampai bocor anggarannya.
Program tax amnesty merupakan bentuk penghapusan pajak yang harusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Secara umum, dari pihak Kraton Ngayogyakarta, yang tampak memang baru KGPH Hadiwinoto. Ia pun mengajak masyarakat dan keluarga lingkungan kraton untuk melaporkan harta kekayaannya.
Hal senada juga dilakukan oleh pengusaha dari Muncul Grup, Soekeno yang juga melaporkan harta kekayaannya. Menurutnya, program tax amnesty jarang terjadi di Indonesia, dan menurutnya baru terjadi dua kali ini. "Kami, mewakili wajib pajak menjadi satu kesempatan sebagai pintu pengampunan. Membayar pajak juga merupakan bentuk ibadah, ya intinya seperti kami ini diberi kesempatan untuk menebus dosa," tukasnya.
Dilokasi yang sama, Kepala Kanwil DJP DIY, Yuli Kristiyono mengatakan bahwa langkah dari tokoh Keraton dan sosok pengusaha ini bisa ditiru oleh masyarakat lainnya. Dalam sebulan terakhir, jumlah wajib pajak yang datang di kantor pajak meningkat. Data sementara yang masuk sudah ada 3.105 wajib pajak di DIY untuk menyampaikan surat keterangan harta.
Sementara untuk jumlah tebusan telah melebihi target yakni mencapai Rp 273,51 miliar dari target Rp 47 miliar. Sekitar 80% wajib pajak yang datang adalah orang pribadi. Untuk dana repatriasi yang masuk DIY mencapai Rp 95,88 miliar.
Kirim Komentar